Infobuzzpress.online, Parepare — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa damai, Senin (1/9), menuntut reformasi kepolisian dan penolakan tunjangan DPR. Aksi dimulai dari Lapangan Andi Makkasau dan berakhir di Mapolres Parepare.
Massa aksi yang tergabung dari IAIN, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), Institut Teknologi Habibie (ITH), Institut Andi Sapada, hingga Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan long march menuju Mapolres Parepare.
Mereka membawa puluhan spanduk dengan berbagai tuntutan, di antaranya: “Tolak Tunjangan DPR”, “Reformasi Polisi”, “Sahkan RUU Perampasan”, “DPR Perampok Rakyat”, serta “Evaluasi Kinerja Polri”.
Setiba di Polres Parepare, massa diterima langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda dan Danyon Brimob Parepare. Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada aparat.
Dalam orasinya, salah satu mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk membuat keributan, melainkan menyuarakan keresahan masyarakat. “Kami turun ke jalan bukan untuk membuat keributan, tapi bagaimana kekhawatiran dan ketakutan masyarakat itu tersampaikan,” ujarnya.
Sebagai simbol perlawanan, mahasiswa membakar ban di pintu masuk Mapolres Parepare. Kepulan asap hitam pekat menyelimuti gerbang utama, yang dimaknai sebagai luapan kemarahan dan kekecewaan atas ketidakadilan hukum dan kasus-kasus yang merenggut nyawa masyarakat.
Meski tensi aksi meningkat, mahasiswa tetap menegaskan komitmen untuk menjaga jalannya unjuk rasa tetap damai. Seruan “Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan bagi rakyat Indonesia!” menggema sepanjang jalan.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa suara mereka adalah suara nurani rakyat yang tidak boleh dibungkam. “Kami tidak takut dan tidak rela,” tegas massa aksi serentak.
Aksi mahasiswa di Parepare menunjukkan bahwa keresahan publik terhadap kebijakan DPR dan aparat penegak hukum masih tinggi. Ke depan, mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu-isu keadilan dan demokrasi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. (***)
