Infobuzzpress.online, Parepare — DPRD Kota Parepare menyatakan dukungan penuh terhadap aksi mahasiswa yang menolak kenaikan gaji DPR RI dan mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama 13 anggota dewan dari lima fraksi.
DPRD Parepare Kawal Aspirasi Mahasiswa
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan pihaknya akan mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke tingkat pusat. Ia menyebut aspirasi tersebut sah secara konstitusional dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami sepakat, kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI tidak layak di tengah krisis ekonomi rakyat. Kami akan kawal aspirasi ini sampai ke Jakarta,” tegas Kaharuddin di hadapan mahasiswa.
Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset
Selain menolak kenaikan gaji DPR RI, DPRD Parepare juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut Kaharuddin, regulasi ini sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengembalikan aset negara yang dirampas oleh pelaku kejahatan.
“RUU ini sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas oleh pelaku kejahatan. Kami mendukung penuh agar regulasi ini segera disahkan,” ujarnya.
Lima Fraksi Kompak Suarakan Penolakan
Dukungan DPRD Parepare datang dari lima fraksi, yakni:
Fraksi NasDem, diwakili oleh Suyuti dan Ahmad Riyadi
Fraksi Gelora, diwakili oleh Asyari Abdullah
Fraksi Gerindra, diwakili oleh Kamaluddin Kadir
Fraksi PKB, diwakili oleh Andi Fudail
Fraksi PKS, diwakili oleh Sappe
Para perwakilan fraksi berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan partai masing-masing di tingkat pusat. Mereka juga mengutuk keras tindakan represif aparat yang menelan korban jiwa.
“Kami tidak akan diam terhadap tindakan yang mencederai demokrasi dan hak hidup anak bangsa,” tegas Suyuti dari Fraksi NasDem.
Ruang Demokrasi Terbuka di Parepare
DPRD Parepare meminta mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi agar proses advokasi lebih terstruktur. “Kami akan minta kontak, kami akan telepon langsung ke DPD masing-masing. Ini bukan janji kosong,” tambah Kaharuddin.
Aksi ini menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di Parepare tetap terbuka. Sinergi antara mahasiswa dan wakil rakyat diyakini dapat menjadi kekuatan moral dalam memperjuangkan keadilan sosial dan transparansi kebijakan negara.
Dukungan DPRD Parepare terhadap aksi mahasiswa menambah tekanan politik bagi DPR RI terkait isu kenaikan gaji dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ke depan, dinamika ini diprediksi akan menjadi perhatian publik sekaligus ujian bagi komitmen wakil rakyat di tingkat pusat. (***)
