Infobuzzpress.online, Makassar — Di studio Podcast “Kata Abangda” di Makassar, tak ada teriakan. Tak ada efek dramatis. Hanya dua kursi, satu meja, dan kamera yang menyala selama 40 menit 53 detik. Host Dedi Alamsyah membuka percakapan dengan nada datar. Di hadapannya duduk seorang pria berkaus hitam polos, rambut mulai beruban, potongan cepak.
Namanya Suryadi Mas’ud.
Kalau ini film, mungkin penonton menunggu ledakan. Tapi yang meledak justru pengakuan.
17 tahun hidupnya habis di penjara. Tiga kali keluar-masuk bui. Kasusnya sama: terorisme. Ia bukan simpatisan pinggiran. Ia mengaku bagian dari jaringan internasional. Bahkan pernah menyebut diri sebagai “Duta Besar ISIS Asia Tenggara.”
Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat udara di studio terasa berat.
“Yang mengebom katedral itu anak murid saya.”
Kalimat itu bukan sensasi. Itu beban sejarah.
Yang membuat kisah ini unik bukan sekadar masa lalunya. Tapi titik baliknya.
Tiga hari setelah bebas dari Nusakambangan, ia tidak pergi jauh. Tidak menghilang. Tidak pula membangun simpul baru. Ia justru pulang ke kampungnya di Malua, Enrekang.
Di sana, ia bertemu Kasat Intelkam bersama Kapolres Enrekang saat itu. Bukan seremoni besar. Bukan konferensi pers. Tapi pertemuan sunyi yang menentukan arah.
Dari sanalah ia menyampaikan testimoni: setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Bagi orang yang pernah mengafirkan Indonesia, ini bukan sekadar pernyataan administratif. Ini semacam “reboot ideologi”. Reset total. U-turn di tikungan tajam.
Suryadi lahir di Pinrang. Ayahnya mantan TNI AD yang pernah terlibat operasi melawan DI/TII. Sementara dari garis ibu, jejak DI/TII juga mengalir. Dua kutub dalam satu rumah. Seperti hidup di antara dua frekuensi yang berbeda.
Ia menyebut Sulawesi Selatan sebagai “hub.” Titik simpul jaringan. Dari Makassar, Aceh, hingga Mindanao. Ia pernah berada di pusaran berbagai peristiwa besar. Nama dan jejaringnya bukan cerita kosong.
Ujungnya: Nusakambangan.
Namun justru di balik tembok itulah proses panjang berlangsung. Program deradikalisasi. Dialog ideologi. Pendampingan keluarga. Pembinaan ekonomi. Pendekatan yang sering disebut soft power.
Bukan hanya ditangkap. Tapi diajak pulang.
Awal 2025, ia ikut menggagas Yayasan Rumah Moderasi Makassar. Sekitar 80 eks napiter dibina. Mereka belajar berdagang kopi, bikin kue, servis ponsel, buka bengkel, hingga potong ayam.
Kontrasnya seperti siang dan malam.
Dulu merakit bom. Kini meracik adonan.
Pertengahan Maret 2026, ia bersama 11 eks napiter dan 32 anggota keluarga akan menjadi relawan SPPG Polri, membantu penyediaan makanan bergizi bagi sekitar 3.000 siswa sekolah, mendukung program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.
Dari bahan peledak ke bahan pangan.
Transformasi yang terdengar mustahil—kalau bukan ia sendiri yang menceritakannya.
Masa bebas bersyaratnya berakhir 9 Maret 2026. Setelah itu, ia punya rencana yang mungkin lebih berat dari hukuman apa pun: berkeliling Sulawesi Selatan, mendatangi keluarga murid-murid yang dulu ia rekrut.
Untuk meminta maaf.
Door to door. Tanpa kamera. Tanpa panggung.
Itulah sisi paling unik dari kisah ini. Bukan soal masa lalunya yang gelap. Tapi keberaniannya menghadapi konsekuensi.
Apakah ancaman terorisme di Sulsel hilang? Tentu tidak. Ideologi tidak mati hanya karena satu orang berubah. Ia bisa tidur. Bisa menyebar diam-diam.
Namun kisah Suryadi menunjukkan satu hal penting: deradikalisasi bukan mitos. Ia bukan sekadar jargon seminar atau slide presentasi. Ia nyata. Pelan. Sunyi.
Dari orang yang pernah mengafirkan Indonesia, kini berdiri seseorang yang menyebut dirinya sahabat Polri.
Publik boleh skeptis. Itu sehat.
Tapi di studio sederhana itu, selama 40 menit 53 detik, satu hal terasa jelas: bahkan dari lorong paling gelap, manusia masih punya pilihan.
Dan ia memilih pulang. (*)
